Klarifikasi Pihak XXI Menampilkan Kinerja Prabowo Sebelum Film Tayang Di Bioskop

Klarifikasi XXI Menampilkan Kinerja Prabowo – Belakangan ini, publik ramai membicarakan sebuah isu yang menjadi sorotan: video kinerja Kabinet Prabowo Subianto yang diputar di bioskop sebelum pemutaran film utama. Penayangan ini mengundang pro dan kontra mengenai etika, regulasi, dan batasan antara ruang hiburan dan kampanye politik. Cinema XXI sebagai pihak bioskop kemudian memberikan klarifikasi resmi. Berikut uraian lengkapnya.

Latar Belakang Insiden

• Sejumlah penonton bioskop menyebut bahwa sebelum film dimulai, mereka melihat video yang menampilkan program kerja dan capaian kabinet Presiden Prabowo.
• Video tersebut tidak hanya menampilkan gambar-gambar kegiatan pemerintah, tetapi juga data capaian seperti produksi beras nasional. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
• Karena video ini muncul dalam ruang hiburan bioskop—tempat masyarakat datang untuk menikmati film. Dan melepas kepenatan—banyak yang mempertanyakan apakah ini melewati batas penyampaian informasi pemerintah, dan apakah ini termasuk kampanye terselubung.

Klarifikasi dari Cinema XXI

Cinema XXI sebagai pihak bioskop memberikan tanggapan resmi mengenai insiden ini:

1. Jenis Tayangan
   Pihak XXI menyebut video tersebut bukanlah iklan politik atau promosi kampanye, melainkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), yang fungsinya untuk menyebarkan informasi publik mengenai kegiatan pemerintah.
2. Durasi Penayangan
   ILM ini hanya ditayangkan dalam periode terbatas, yaitu dari 9 sampai 14 September 2025. Setelah itu kontrak tayang dianggap telah habis dan video tidak lagi diputar.
3. Alasan & Tujuan Pemerintah
   Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa tujuan penampilan video ini adalah untuk menyosialisasikan capaian kerja kabinet kepada masyarakat luas, agar publik memahami berbagai program yang telah dan sedang dilakukan.
   >PCO juga menegaskan bahwa penggunaan ruang publik seperti bioskop untuk penyampaian pesan tidak keliru jika dilakukan secara wajar dan sesuai aturan.
4. Penanganan Protes Publik
   Menanggapi kritik dan ketidaknyamanan dari penonton, Cinema XXI menyatakan bahwa penayangan tersebut sudah sesuai kontrak dan tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan. Setelah durasi tayang habis, mereka langsung menghentikan pemutaran video tersebut.

Rubrik dan Isu Etika yang Muncul

Penayangan video tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penting, yang menjadi diskursus di masyarakat dan media:

• Apakah ILM boleh dipasang sebelum film di bioskop?
  Bioskop selama ini memang sering menayangkan iklan komersial, trailer, dan iklan layanan masyarakat. Namun, masyarakat merasa video ini khususnya bersifat politis dan berada di ruang hiburan yang idealnya bebas dari pengaruh politik.
• Batas antara informasi publik dan kampanye politik
  Jika penyampaian dilakukan dalam bentuk ILM, maka secara formal tidak melanggar aturan kampanye politik. Namun secara persepsi publik, banyak yang melihatnya sebagai kampanye terselubung karena memuat narasi capaian pemerintah yang bisa memperkuat citra politik.
• Transparansi dan regulasi
  Ada juga tuntutan agar pihak bioskop dan pemerintah memberikan kejelasan mengenai siapa yang membiayai video tersebut, bagaimana proses persetujuan, dan standar regulasi apa yang dipakai agar tidak melanggar netralitas ruang publik.

Tanggapan dari Pemerintah

• Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), melalui Hasan Nasbi, menyatakan bahwa menggunakan ruang publik seperti bioskop untuk menyampaikan capaian pemerintah adalah hal yang sah, selama tidak melanggar aturan.
• Menteri Sekretaris Negara juga menyebut bahwa publik berhak mengetahui kerja pemerintah. Dan bahwa pesan tersebut adalah pesan positif yang penting untuk disampaikan.

Baca Juga : Joe Taslim Mengatakan Mortal Kombat 2 Menunda Rilis Pada Tahun Ini

Dampak dan Pelajaran untuk Ke Depan

Berikut beberapa pelajaran dan dampak yang muncul dari kasus ini:

1. Kesadaran akan sensitivitas ruang publik
   Bioskop adalah ruang hiburan; publik berharap ruang tersebut bersifat netral dari muatan politis atau pesan yang bisa dianggap kampanye.
2. Peraturan yang lebih jelas terkait ILM dan penyampaian pesan pemerintah
   Ke depan mungkin perlu ada regulasi yang lebih spesifik mengenai jenis pesan pemerintah yang boleh ditayangkan di bioskop, durasi, dan tata kelola persetujuan.
3. Komunikasi publik yang transparan
   Pemerintah dan penyelenggara bioskop perlu lebih cepat dan terbuka dalam memberikan penjelasan agar kontroversi seperti ini tidak berkepanjangan.
4. Peran media & masyarakat dalam mengkritisi
   Kritik dan pertanyaan publik penting sebagai mekanisme kontrol sosial agar institusi negara dan swasta tetap menjaga etika dan kepatuhan regulasi.

Kesimpulan

Penayangan video kinerja kabinet Prabowo di Cinema XXI sebelum film menjadi isu yang sensitif. Memicu perdebatan tentang batas etika ruang publik dan penyampaian pesan pemerintah. Cinema XXI telah mengklarifikasi bahwa video tersebut adalah Iklan Layanan Masyarakat. Bukan kampanye politik, dan penayangannya telah selesai sesuai kontrak seminggu.

Meski demikian, kasus ini membuka diskusi penting tentang regulasi, transparansi, dan bagaimana ruang hiburan digunakan sebagai media penyampaian pesan publik. Ke depan, diperlukan penegakan aturan yang jelas agar kepentingan publik tetap terlindungi. Dan ruang hiburan tetap menjadi tempat yang netral dan nyaman.